Prabowo Minta Negara Nikmati 70 Persen Hasil Tambang, Saham Bisa Diambil Alih

Sabtu, 14 November 2026 | 17:03:32 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan instruksi agar negara memperoleh minimal 70 persen manfaat dari kegiatan pertambangan.

CAKAPBISNIS.COM — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar negara memperoleh manfaat minimal 70 persen dari seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia. Instruksi disampaikan di hadapan peserta Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), dengan opsi pengambilalihan saham perusahaan tambang bila diperlukan.

Palu, Sulawesi Tengah — Prabowo menegaskan negara tidak boleh lagi hanya menjadi penonton di sektor tambang. Di hadapan peserta Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, ia meminta jajarannya mengubah peta pembagian keuntungan dari kekayaan alam Indonesia.

Instruksi menyasar seluruh izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di Tanah Air. Negara, kata Prabowo, harus menikmati porsi minimal 70 persen dari hasil kegiatan tambang.

Isi Instruksi ke Menteri ESDM

Prabowo menyampaikan arahan langsung kepada menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, agar aturan baru ini berlaku mulai sekarang. Ia membuka pintu bagi negara untuk menguasai saham perusahaan tambang jika porsi keuntungan belum mencukupi.

"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya," kata Prabowo.

IUP sendiri merupakan izin bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Lewat instruksi ini, pemerintah ingin memastikan kekayaan mineral dan batu bara benar-benar mengalir ke kas negara dan kesejahteraan rakyat.

Investor Tetap Boleh Masuk, Asal...

Prabowo tidak menutup pintu bagi investor asing maupun swasta. Modal dari pihak luar masih dibutuhkan untuk menggenjot produksi dan nilai tambah sektor tambang.

Namun, ia menetapkan syarat tegas: setelah modal investasi kembali, keuntungan harus mayoritas dinikmati bangsa Indonesia. Skema ini disebutnya sebagai bentuk pembagian hasil yang lebih adil antara pemodal dan negara.

"Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal boleh, investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia," ujarnya.

Belum Ada Rincian Hitungan 70 Persen

Sejumlah pertanyaan masih menggantung. Prabowo belum menjelaskan bagaimana porsi manfaat minimal 70 persen itu akan dihitung, apakah dari laba bersih, royalti, atau nilai produksi.

Ia juga tidak merinci apakah penguasaan saham akan diterapkan pada seluruh perusahaan tambang atau hanya lewat mekanisme tertentu. Aturan pelaksana dan pengawasan belum dipaparkan dalam pidato tersebut.

Yang jelas, Prabowo mengaitkan kebijakan ini dengan Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Menurutnya, perekonomian Indonesia harus kembali berlandaskan asas kekeluargaan, dengan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sorotan soal Ekspor Satu Pintu

Prabowo juga menyoroti praktik pengelolaan sumber daya alam yang dinilainya kurang menguntungkan negara. Sejumlah pihak disebut telah menikmati fasilitas usaha, mulai dari hak guna usaha (HGU), IUP, hingga izin pemanfaatan hutan tanaman industri (HTI).

Namun, ia menuding ada pelaku usaha yang membawa keuntungan bisnisnya ke luar negeri. "Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar," katanya.

Persoalan pelaporan ekspor juga menjadi perhatian. Pemerintah akan menerapkan kebijakan ekspor melalui satu pintu, yakni lembaga yang ditunjuk pemerintah, agar jumlah komoditas yang dikirim sesuai dengan laporan ke negara.

"Kalau ekspor 100 ton ya laporan 100 ton, jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton," tegas Prabowo.

Langkah pembenahan itu disebut telah berjalan dan manfaatnya diharapkan mulai terasa dalam beberapa bulan mendatang. Namun, jenis komoditas yang masuk dalam kebijakan ekspor satu pintu belum dirinci.

Penutup: Bagi industri tambang, instruksi 70 persen ini menjadi sinyal bahwa era keuntungan besar tanpa kontribusi signifikan ke negara akan dipersulit. Bagi masyarakat luas, janji Prabowo soal Pasal 33 kini menunggu bentuk nyata dalam aturan pelaksana.

Terkini