OJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam, Cek Nomor hingga Rekening Sebelum Transaksi

Senin, 16 November 2026 | 12:03:01 WIB
OJK menyiapkan aplikasi anti-scam untuk memeriksa legalitas nomor telepon, keaslian tautan, dan keamanan rekening sebelum bertransaksi.

CAKAPBISNIS.COM — Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan aplikasi anti-scam yang memungkinkan masyarakat memeriksa legalitas nomor telepon, keaslian tautan, dan keamanan rekening tujuan transfer sebelum bertransaksi. Aplikasi tersebut kini masih dalam tahap sandbox dan akan terhubung dengan basis data lintas lembaga. Langkah ini menyusul lonjakan laporan penipuan digital dari sekitar 18 ribu menjadi lebih dari 700 ribu dalam kurun dua tahun.

Aplikasi anti-scam dirancang sebagai satu titik pemeriksaan bagi masyarakat yang selama ini harus menebak-nebak sendiri apakah pesan, tautan, atau nomor rekening yang mereka terima berpotensi penipuan. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyatakan pengembangan aplikasi masih berjalan di tahap sandbox.

“Kami akan melaunch anti-scam apps. Tujuannya adalah memberikan jawaban kepada masyarakat ketika mereka harus bertanya. Bertanya mengenai ini telepon legal atau ilegal, link ini palsu atau tidak palsu, dan yang paling penting juga ini rekeningnya aman atau rekening yang sudah kena scam,” ujar Dicky dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11).

Terhubung ke Basis Data Telekomunikasi, Komdigi, dan Perbankan

Integrasi data menjadi kunci aplikasi anti-scam. Dicky menyebut sistem akan tersambung ke daftar hitam nomor telepon dari sektor telekomunikasi, informasi rekening dari Komdigi, serta data dari asosiasi industri, OJK, dan Bank Indonesia.

Menurut Dicky, integrasi lintas lembaga diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh sebelum memutuskan bertransaksi. Ke depan, aplikasi berpotensi dilengkapi teknologi kecerdasan buatan untuk melakukan analisis jaringan penipuan.

“Nanti kalau sudah terhubung semua, bisa kita tambahkan dengan AI yang bisa melakukan network analysis,” katanya.

Pengembangan aplikasi tidak sepenuhnya mengandalkan anggaran internal OJK. Dicky mengungkapkan pihaknya memperoleh bantuan dari Asian Development Bank, World Bank, dan Gates Foundation.

Laporan Penipuan Melonjak Lebih dari 700 Ribu

Dorongan utama pengembangan aplikasi adalah lonjakan laporan penipuan digital yang diterima otoritas. Sejak kehadiran Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), jumlah laporan melesat dari sekitar 18 ribu menjadi lebih dari 700 ribu dalam waktu sekitar dua tahun.

“Dalam jangka waktu dua tahun lewat sedikit, dari 18 ribu ketika ada IASC, sekarang ini laporannya sudah lebih dari 700 ribu,” ungkap Dicky.

Angka itu menunjukkan penipuan digital bukan lagi kasus pinggiran. Kompleksitasnya juga meningkat karena satu transaksi bisa melibatkan banyak pihak sekaligus: perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, agregator merchant, platform digital, perusahaan telekomunikasi, hingga vendor pihak ketiga.

Konsumen Diminta Tak Dibebani Memahami Ekosistem

Bagi industri, rantai tersebut adalah ekosistem yang wajar. Bagi konsumen, semuanya melebur jadi satu pengalaman buruk saat uang hilang.

“Bagi industri, ini adalah ekosistem. Tapi bagi konsumen, mereka hanya lihat satu pengalaman. Pengalaman kehilangan uang,” kata Dicky.

Karena itu, OJK menilai konsumen tidak seharusnya dibebani memahami seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi ketika terjadi penipuan. Yang dibutuhkan konsumen adalah kejelasan soal tempat mengadu, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme pemulihan hak dan pengembalian dana.

Dicky menegaskan perlindungan konsumen tidak cukup mengandalkan penanganan pengaduan setelah korban jatuh. Pencegahan harus bekerja sejak sebelum transaksi berlangsung.

“Pengaduan adalah titik ketika konsumen sudah mengalami masalah. Itu terlambat. Pelindungan yang efektif itu bekerja jauh sebelum itu. Harus lebih proaktif di depan,” ujarnya.

Industri Jadi Lini Pertama Pertahanan Konsumen

OJK meminta pelaku jasa keuangan memperkuat keamanan transaksi dan data, menyampaikan informasi serta biaya secara transparan, dan memastikan konsumen diperlakukan adil. Dalam peta pertahanan perlindungan konsumen, industri berada di lini pertama, otoritas di lini kedua, dan aparat penegak hukum di lini ketiga ketika persoalan masuk ranah pidana.

Dicky menegaskan perlindungan konsumen adalah tanggung jawab bersama seluruh pelaku ekosistem keuangan digital, bukan hanya OJK dan Bank Indonesia. Bagi masyarakat, aplikasi anti-scam menjanjikan cara yang lebih praktis untuk memverifikasi nomor, tautan, dan rekening sebelum uang berpindah tangan.

Terkini