Kemendag Koordinasi dengan Kemenhub Jaga Distribusi Bapokting Nataru

Kemendag Koordinasi dengan Kemenhub Jaga Distribusi Bapokting Nataru
Kemendag berkoordinasi dengan Kemenhub agar pengaturan lalu lintas Nataru tidak menghambat distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting.

CAKAPBISNIS.COM — Kementerian Perdagangan meminta pengaturan lalu lintas selama libur Natal dan Tahun Baru 2026/2027 tidak menghambat distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan disiapkan agar pembatasan angkutan barang tidak memutus pasokan pangan dan komoditas ekspor.

Kementerian Perdagangan menegaskan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting) menjadi prioritas selama periode Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar mobilitas masyarakat tetap lancar tanpa mengganggu logistik nasional.

Koordinasi Lintas Kementerian

Koordinasi lintas kementerian dinilai perlu karena pengaturan mobilitas selama Nataru harus memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Pemerintah juga dituntut memastikan kebijakan pembatasan angkutan barang tidak mengganggu pasokan kebutuhan masyarakat.

"Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar lalu lintas selama libur Nataru berjalan baik dan kelancaran pasokan barang kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," ujar Iqbal.

Karakteristik Komoditas Jadi Pertimbangan

Iqbal menilai cakupan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya perlu diperhatikan secara memadai, di luar komoditas yang sudah ditetapkan sebagai barang pengecualian. Setiap komoditas memiliki karakteristik distribusi berbeda, terutama bahan pangan yang mudah rusak atau bermasa simpan terbatas.

Komoditas tersebut membutuhkan kelancaran pengangkutan agar kualitas, ketersediaan pasokan, dan keterjangkauan harga di masyarakat tetap terjaga. Pembatasan angkutan barang yang terlalu ketat berpotensi memperpanjang waktu tempuh dan menaikkan biaya distribusi.

Usulan Pengecualian untuk Angkutan Ekspor

Kemendag mengusulkan agar angkutan barang untuk kepentingan ekspor dapat dipertimbangkan masuk dalam kategori pengecualian pembatasan. Menurut Iqbal, kelancaran angkutan barang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mendukung aktivitas perdagangan dan pemenuhan komitmen ekspor Indonesia.

"Dengan demikian, kami berharap pengaturan pengecualian dapat mempertimbangkan karakteristik komoditas, urgensi kebutuhan masyarakat, serta kepentingan kelancaran perdagangan nasional, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas selama periode Nataru," ungkapnya.

Dampak bagi Pelaku Logistik dan E-commerce

Bagi pelaku logistik, kepastian pengecualian angkutan barang menentukan perencanaan armada dan rute selama periode puncak pengiriman akhir tahun. Pemilik bisnis e-commerce yang mengandalkan pasokan pangan dan komoditas cepat saji juga berkepentingan agar jadwal pengiriman tidak terganggu pembatasan kendaraan.

Kemendag belum merinci daftar komoditas yang akan diusulkan masuk kategori pengecualian. Pembahasan bersama Kemenhub masih berlangsung untuk menyusun pengaturan yang menyeimbangkan keselamatan lalu lintas dan kelancaran pasokan.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index