CAKAPBISNIS.COM — Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Ketenagakerjaan membatasi penggunaan tenaga alih daya hanya pada kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Perusahaan yang nekat memakai outsourcing untuk pekerjaan inti harus siap mengangkat pekerjanya menjadi karyawan tetap.
Pemerintah menetapkan aturan baru soal tenaga kerja alih daya lewat UU Nomor 27 Tahun 2026. Regulasi ini mempersempit ruang gerak perusahaan dalam menyerahkan pekerjaan ke pihak ketiga, sekaligus mempertegas perlindungan bagi pekerja outsourcing.
Inti perubahan ada di Pasal 95. Perusahaan pemberi kerja kini hanya boleh mengalihdayakan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain untuk kegiatan jasa penunjang, atau yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi.
Empat Bidang Jasa Penunjang yang Boleh Dialihdayakan
Pasal 95 Ayat (3) merinci bidang jasa penunjang yang masih bisa diserahkan ke perusahaan alih daya, antara lain:
- Usaha pelayanan kebersihan
- Penyediaan makanan bagi pekerja atau buruh
- Usaha tenaga pengamanan atau satuan pengamanan
- Penyedia angkutan bagi pekerja atau buruh
Perjanjian alih daya antara perusahaan pemberi kerja dan penyedia jasa wajib dituangkan secara tertulis. Aturan ini menutup praktik kesepakatan lisan yang selama ini menyulitkan pekerja ketika terjadi sengketa.
Aturan Khusus untuk BUMN dan Sektor Tambang
Perusahaan milik negara serta swasta di sektor pertambangan dan perminyakan masih diperbolehkan memakai tenaga outsourcing untuk kegiatan jasa penunjang terkait. Syaratnya, pelaksanaannya harus lewat anak perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas.
Pasal 97 Ayat (3) menegaskan kewajiban serupa bagi BUMN. Badan usaha milik negara yang menggunakan sistem alih daya wajib menyerahkan pekerjaan kepada anak perusahaannya yang berbentuk PT.
"Jenis dan bidang pekerjaan yang dapat dialihdayakan harus merupakan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan," demikian bunyi Pasal 97 Ayat (3).
Pekerja Outsourcing di Pekerjaan Inti Beralih Status Jadi Karyawan Tetap
Pasal 98 memuat konsekuensi paling berat bagi perusahaan yang melanggar. Jika pemberi kerja terbukti memakai pekerja alih daya untuk kegiatan utama yang berhubungan langsung dengan proses produksi, status hubungan kerja pekerja tersebut beralih menjadi pekerja tetap di perusahaan pemberi kerja.
Apabila perusahaan menolak menjalankan peralihan status sesuai nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan, pekerja berhak mengajukan pengesahan nota itu ke Pengadilan Negeri setempat. Jalur ini bisa ditempuh setelah perundingan bipartit gagal mencapai kesepakatan, atau ketika salah satu pihak menolak berunding.
Kewajiban Perusahaan Alih Daya dan Perlindungan Upah
Pasal 99 mengatur hubungan kerja antara perusahaan alih daya dan pekerja harus berdasar perjanjian kerja tertulis, baik PKWT maupun PKWTT. Perusahaan penyedia jasa bertanggung jawab atas syarat kerja, peningkatan kompetensi, perlindungan, upah, jaminan sosial, kesejahteraan, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
"Hubungan Kerja antara Perusahaan alih daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada Perjanjian Kerja yang di buat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu," bunyi Pasal 99 Ayat (1).
Masa kerja pekerja pada perusahaan outsourcing sebelumnya wajib dihitung secara kumulatif dengan masa kerja di perusahaan pengganti, sepanjang objek pekerjaannya tetap sama. Ketentuan ini mencegah pekerja kehilangan hak senioritas ketika berpindah penyedia jasa.
Perusahaan penyedia jasa alih daya juga diwajibkan berbadan hukum PT dan memegang perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan, produktivitas, golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, serta kompetensi pekerja.
Pemotongan atau pengurangan hak normatif pekerja outsourcing yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kerja dilarang. Perusahaan alih daya yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha bisa dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
Aturan Turunan Menunggu Peraturan Pemerintah
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan alih daya, dari Pasal 95 hingga Pasal 100, akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Pelaku usaha di sektor jasa penunjang perlu mencermati PP tersebut karena di situlah prosedur teknis peralihan status pekerja dan mekanisme pengawasan akan ditetapkan.
Bagi pekerja, pasal 98 menjadi pegangan utama. Jika posisi yang diisi terkait langsung dengan proses produksi, status kerja berpotensi berubah menjadi karyawan tetap, dengan konsekuensi hak upah, jaminan sosial, dan masa kerja yang mengikuti ketentuan pekerja tetap.