CAKAPBISNIS.COM — Kementerian Haji dan Umrah mempertemukan 13 produsen Indonesia dengan importir Arab Saudi dan dua syarikah penyedia layanan haji di Kantor Urusan Haji Jeddah, Minggu (9/11/2026). Pertemuan menyasar masuknya produk dalam negeri ke rantai pasok konsumsi jamaah haji, setelah skema kontrak tahun ini beralih ke kemitraan syarikah.
Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menyatakan perubahan skema mempersempit ruang pemerintah mendorong penggunaan produk Indonesia. Karena itu, produsen dalam negeri didorong berhubungan langsung dengan importir di Arab Saudi.
Mengapa Skema Kontrak Berubah
Pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, pemerintah dapat melakukan kontrak langsung dengan dapur penyedia konsumsi jamaah. Mekanisme itu memberi keleluasaan lebih besar untuk menempatkan produk Indonesia di menu jamaah.
Tahun ini, pengadaan berjalan melalui kerja sama dengan syarikah. Pemerintah menempuh jalur lain dengan mempertemukan produsen dan importir, agar produk Indonesia tetap bisa masuk ke rantai pasok kebutuhan jamaah haji.
"Tahun lalu, kami melakukan kontrak langsung dengan dapur sehingga memiliki ruang lebih besar untuk mendorong penggunaan produk Indonesia. Tahun ini, dengan skema kerja sama melalui syarikah, kami ingin mempertemukan produsen dalam negeri dengan importir di Arab Saudi agar produk-produk Indonesia dapat masuk ke dalam rantai pasok kebutuhan jamaah haji," ujar Menhaj.
Standar Mutu Jadi Syarat Masuk Pasar
Memperkenalkan produk saja tidak cukup. Produsen dituntut memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi, mulai dari spesifikasi barang hingga persyaratan impor.
Menhaj menekankan konsistensi kualitas dan kontinuitas pasokan sebagai faktor penentu kepercayaan mitra usaha. Pengalaman kerja sama sebelumnya, menurut dia, menunjukkan mutu produk harus terjaga di setiap pengiriman.
"Yang perlu kita bangun bukan hanya kesepakatan untuk menggunakan produk Indonesia, tetapi juga kepercayaan. Kami mendengar ada pengalaman ketika pengiriman pertama berjalan baik, tetapi kualitas pada pengiriman berikutnya tidak konsisten. Hal seperti ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kualitas harus dijaga, pasokan harus berkelanjutan, dan komitmen kepada mitra harus dipenuhi," tegasnya.
Dampak bagi Produsen dan Rantai Pasok
Bagi pelaku industri, pertemuan ini membuka jalur akses pasar yang tidak lagi bergantung pada kontrak pemerintah. Produsen yang lolos verifikasi importir berpeluang menjadi pemasok tetap untuk kebutuhan jamaah, yang volumenya besar dan berulang setiap musim haji.
Konsekuensinya, kesiapan kapasitas produksi dan ketepatan jadwal kirim menjadi penentu. Pasokan yang terputus di tengah musim berisiko menutup peluang perpanjangan kontrak, sekaligus menghapus jejak produk Indonesia di pasar tersebut.
Kemenhaj berharap pertemuan tidak berhenti pada forum penjajakan. "Mudah-mudahan dapat terwujud kerja sama yang nyata, saling menguntungkan, dan berkelanjutan, sehingga semakin banyak produk Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji di Arab Saudi," tambah Menhaj.
Pertemuan di Jeddah dihadiri Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Haji dan Umrah Jaenal Effendi, Direktur Jenderal Pelayanan Haji Ian Heriyawan, serta Direktur Bina Haji dan Umrah Puji Raharjo. Target berikutnya: kesepakatan dagang yang konkret antara produsen, importir, dan syarikah, bukan sekadar perkenalan produk.
