CAKAPBISNIS.COM — SKK Migas menginstruksikan seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi migas tanpa menunggu izin dari Kementerian Pertanian terbit. Kebijakan itu lahir dari kesepakatan Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian agar urusan administrasi berjalan paralel dengan operasional di lapangan.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyatakan kesepakatan itu dicapai dalam rapat di kantor Kementerian Pertanian, yang dihadiri jajaran ESDM dipimpin Wakil Menteri ESDM serta Menteri Pertanian. Lewat kesepakatan tersebut, kegiatan hulu migas yang berkaitan dengan perizinan di lingkungan Kementan tidak lagi harus menunggu seluruh proses administrasi selesai.
“Untuk kegiatan eksplorasi dan produksi migas yang berkaitan dengan perizinan di Kementerian Pertanian, telah disepakati agar pelaksanaannya dapat berjalan paralel dengan proses pengurusan perizinan,” ujar Djoko dalam keterangannya, Selasa (10/11).
Apa Isi Surat Edaran ke KKKS
SKK Migas sudah menerbitkan surat edaran kepada seluruh KKKS sebagai tindak lanjut kesepakatan dua kementerian. Surat edaran itu memberi dasar bagi kontraktor untuk langsung menjalankan kegiatan eksplorasi maupun produksi sembari menunggu izin resmi keluar.
“Dengan demikian, seluruh KKKS dapat langsung melaksanakan kegiatan yang diperlukan sambil menunggu proses penerbitan perizinan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan operasional hulu migas,” kata Djoko.
Menurut Djoko, kebijakan tersebut bertujuan mengurangi potensi keterlambatan eksplorasi dan produksi akibat proses administrasi perizinan. Pemerintah berharap langkah itu turut mendukung upaya menjaga dan meningkatkan produksi migas nasional.
Mengapa Izin Lintas Kementerian Jadi Hambatan
Selama ini proses perizinan lintas kementerian dan lembaga masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan usaha hulu migas. Sejumlah kegiatan eksplorasi maupun produksi membutuhkan persetujuan dari berbagai instansi, termasuk izin yang berkaitan dengan penggunaan kawasan dan lahan di bawah kewenangan Kementerian Pertanian.
Proses administrasi yang memakan waktu berpotensi menghambat jadwal kerja KKKS. Hambatan itu bisa muncul sejak tahap survei, pengeboran, hingga pengembangan fasilitas produksi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kegiatan eksplorasi dan produksi migas membutuhkan kepastian waktu dan dukungan perizinan agar target produksi nasional dapat tercapai. Keterlambatan perizinan berpotensi membuat jadwal proyek mundur, biaya operasional membengkak, hingga tertundanya potensi penambahan produksi migas.
Dampak ke Operasional KKKS
Bagi KKKS, surat edaran ini memangkas waktu tunggu yang biasanya dihabiskan di meja administrasi. Kegiatan survei dan pengeboran yang sebelumnya tertahan oleh izin penggunaan kawasan bisa segera dimulai, sementara dokumen perizinan tetap diproses di Kementerian Pertanian.
Namun kebijakan ini tidak menghapus kewajiban perizinan. KKKS tetap harus mengurus izin resmi, hanya saja pelaksanaan operasional dan pengurusan dokumen kini berjalan bersamaan, bukan berurutan.
Percepatan eksplorasi menjadi krusial di tengah upaya pemerintah menahan laju penurunan produksi migas nasional. Setiap penundaan jadwal proyek hulu berpotensi menunda pula tambahan produksi yang sudah direncanakan dalam target tahunan.
Kesepakatan ESDM–Kementan memindahkan hambatan perizinan dari jalur kritis operasional hulu migas. Bagi industri, kepastian jadwal kerja kini lebih bergantung pada kesiapan teknis KKKS ketimbang antrean dokumen antarkementerian.
