CAKAPBISNIS.COM — Pemerintah menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2027 menjadi Rp325 triliun, dari plafon sebelumnya Rp295 triliun. Kenaikan plafon dibarengi relaksasi bunga hingga 0% bagi debitur KUR terdampak gempa Nusa Tenggara Timur, yang akan berlaku mulai tahun depan. Realisasi KUR hingga 31 Oktober 2026 sudah menembus Rp271,3 triliun ke 4,2 juta debitur.
Keputusan plafon baru diambil dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta, Rabu (11/11/2026), yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain KUR, pemerintah menetapkan total target penyaluran Kredit Program 2027 sebesar Rp386,9 triliun.
Realisasi KUR per 31 Oktober 2026 mencapai Rp271,3 triliun dengan 4,2 juta debitur. Sementara seluruh Kredit Program sudah tersalurkan Rp300,8 triliun atau 89,2% dari plafon yang didistribusikan Rp337,4 triliun.
Bunga 0% untuk Debitur KUR Terdampak Gempa NTT
Komite Kebijakan menyepakati restrukturisasi kredit bagi debitur KUR di wilayah bencana, lewat masa tenggang dan/atau perpanjangan tenor pinjaman. Kebijakan ini bisa mulai diterapkan tahun ini dengan memanfaatkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membuka ruang restrukturisasi hingga tiga tahun di wilayah terdampak bencana.
Di atas restrukturisasi, pemerintah menyiapkan keringanan suku bunga atau marjin KUR. Bunga KUR akan diringankan menjadi 0% pada 2027 dan 3% pada 2028, didukung pagu subsidi bunga atau subsidi marjin reguler. Ketentuan rincinya akan diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan.
Airlangga menyebut perluasan akses pembiayaan diarahkan agar pelaku usaha menaikkan produktivitas dan skala bisnis.
"Kredit Program merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Antusiasme masyarakat terhadap KUR terus meningkat. Karena itu, Pemerintah terus memperluas ruang pembiayaan sesuai kebutuhan sektoral sebagai dukungan kepada program prioritas Presiden, baik tahun ini maupun tahun depan," ujar Airlangga dalam keterangan resmi.
Porsi KUR Terbesar dalam Kredit Program 2027
Dari total Rp386,9 triliun, KUR mendapat porsi terbesar Rp325 triliun. Pemerintah juga menyiapkan skema lain untuk memperkuat sektor produktif:
- Kredit Usaha Pertanian (KUP): Rp1,3 triliun, terdiri dari KUP Alsintan Rp300 miliar dan KUP Peternakan Rp1 triliun
- Kredit Industri Padat Karya (KIPK): Rp600 miliar
- Kredit Program Perumahan (KPP): Rp30 triliun
- Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS): Rp30 triliun
KUP merupakan pengembangan dari Kredit Alsintan dengan cakupan diperluas hingga sektor peternakan. Target penyaluran Kredit Program akan dievaluasi setiap kuartal agar pembiayaan menyesuaikan kebutuhan sektor usaha.
Realisasi Kredit Program per Akhir Oktober 2026
Penyaluran KPP telah mencapai Rp29,2 triliun kepada hampir 120 ribu debitur. Kredit Alsintan tersalurkan Rp197,8 miliar ke 285 debitur, sedangkan KIPK mencapai Rp146 miliar kepada 63 debitur.
Pemerintah juga tengah membahas pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai dukungan perluasan akses KUR, serta pembiayaan bagi nelayan.
Imbal Jasa Penjaminan Generasi I Masih Jadi PR
Di sisi tata kelola, pemerintah menyiapkan penyesuaian pagu anggaran subsidi untuk membayar tagihan imbal jasa penjaminan (IJP) KUR Generasi I yang telah diverifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tagihan yang masih dalam proses verifikasi akan diperhitungkan dalam anggaran 2027.
"Negara hadir bukan hanya dengan membuka akses permodalan, tetapi juga memastikan setiap rupiah subsidi sampai kepada pihak yang berhak. Pemerintah berkomitmen menunaikan kewajibannya, disertai pengawasan yang terus diperkuat agar Kredit Program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Airlangga.
Bagi pelaku UMKM, plafon Rp325 triliun memberi ruang tambahan sekitar Rp30 triliun dibanding target sebelumnya. Namun serapan akhir tahun akan bergantung pada kecepatan penyaluran di kuartal IV 2026 dan kesiapan bank penyalur menyalurkan KUR dengan bunga 0% ke debitur di zona bencana.