CAKAPBISNIS.COM — Pemerintah menargetkan skor Indeks Ketahanan Pangan nasional menyentuh 77 pada tahun depan. Target itu disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurrofiq sebagai bagian dari visi swasembada hingga kedaulatan pangan. Ia menegaskan pemenuhan pangan menjadi fondasi kehidupan layak, sejalan dengan amanat Pasal 27 UUD 1945 yang mewajibkan negara menjamin kelayakan hidup seluruh warga.
Hanif menyampaikan target tersebut saat ditemui di sela CNN Indonesia Awards 2026, Jumat (6/11). Menurutnya, angka 77 bukan sekadar statistik, melainkan ukuran sejauh mana negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya di sektor pangan.
"Fondasi kehidupan layak adalah kesiapan dan terpenuhi pangan," ujar Hanif.
Empat Tahap Visi Pangan Kemenko Pangan
Hanif menjelaskan Kemenko Pangan memiliki visi besar yang mencakup empat tahap: swasembada, ketahanan, kemandirian, hingga kedaulatan pangan. Keempatnya disusun berjenjang, bukan berdiri sendiri.
Swasembada menjadi titik awal, sementara kedaulatan pangan menjadi ujung yang dituju. Di antara keduanya, ketahanan dan kemandirian berfungsi sebagai penopang agar capaian tidak rapuh saat menghadapi guncangan pasokan maupun harga.
Indeks Ketahanan Pangan dipakai sebagai alat ukur target tersebut. Kenaikan skor ke level 77 tahun depan akan menjadi indikator apakah arah kebijakan berjalan sesuai rencana atau perlu koreksi.
Kolaborasi Lintas Kementerian Jadi Syarat
Hanif menyadari target tersebut mustahil dicapai bila hanya mengandalkan satu institusi. Kemenko Pangan berperan sebagai koordinator, tetapi eksekusi di lapangan bergantung pada kementerian teknis lain.
"Ini akan diiringi oleh kerja keras semua sektor, bukan hanya Kementerian Koordinator Pangan. Semua lini kementerian teknis menjadi sangat penting untuk bekerja bersama," ujar Hanif.
Pernyataan itu menyiratkan bahwa persoalan pangan menyentuh banyak sektor sekaligus: produksi di tingkat petani, distribusi dan logistik, stabilitas harga, hingga akses masyarakat terhadap bahan pokok. Koordinasi lintas lembaga menjadi penentu apakah target skor 77 realistis atau hanya angka di atas kertas.
Penghargaan sebagai Dorongan, Bukan Klaim Keunggulan
Dalam ajang tersebut, Kemenko Pangan menerima penghargaan kategori Outstanding Village Cooperative Transformation for Food Security. Hanif menilai penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi atas kinerja lembaganya.
Ia menegaskan penghargaan tersebut tidak lantas membuat Kemenko Pangan merasa lebih unggul dari pihak lain. Menurutnya, masih banyak target dari Presiden Prabowo Subianto yang menanti direalisasikan.
"Kita memaknai (penghargaannya) sebagai suatu dorongan untuk mencapai lebih cepat target-target yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada kami semua," ujar Hanif.
Harapan berikutnya adalah kolaborasi seluruh pihak dapat mengeksekusi arahan Kepala Negara secara tuntas. "Sehingga, swasembada pangan dalam arti sebenar-benarnya dapat kita bangun di republik tercinta kita ini," ujar Hanif.
Apa Artinya bagi Pelaku Sektor Pangan
Bagi pelaku usaha di sektor pangan, arah kebijakan ini memberi sinyal bahwa pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas jangka menengah. Skor IKP menjadi salah satu tolok ukur yang akan dipantau, sehingga program di tingkat desa, koperasi, dan rantai distribusi berpotensi mendapat perhatian lebih besar.
Namun, besaran anggaran, mekanisme insentif, dan rincian program belum disebut dalam pernyataan tersebut. Tanpa detail itu, target skor 77 masih bergantung pada seberapa cepat kementerian teknis menerjemahkan arahan koordinator menjadi langkah operasional di lapangan.
Yang jelas, Hanif menempatkan pemenuhan pangan bukan sebagai program sektoral biasa, melainkan prasyarat bagi kehidupan layak yang dijamin konstitusi. Ukurannya ada pada angka, dan angka itu yang akan diuji tahun depan.