CAKAPBISNIS.COM — Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47% secara tahunan pada kuartal III 2026, naik dari 5,29% pada kuartal sebelumnya. Angka itu dinilai belum mencerminkan kapasitas penuh ekonomi nasional karena persoalan regulasi dan koordinasi kebijakan masih membatasi. Ekonom menyebut target pertumbuhan 6% realistis asalkan ada orkestrasi kebijakan yang jelas dan konsisten.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk domestik bruto Indonesia tumbuh 5,47% secara tahunan pada kuartal III 2026. Capaian itu lebih tinggi dibanding kuartal II 2026 yang sebesar 5,29%. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04%, belanja pemerintah 8,95%, dan investasi 6,06%.
Di balik angka tersebut, sejumlah persoalan struktural masih membayangi. Ketidakpastian regulasi, kegaduhan politik, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta daya beli yang belum merata disebut menjadi penghambat utama untuk mendorong pertumbuhan ke level yang lebih tinggi.
Piter Abdullah: Target 6% Bukan Hal Mustahil
Senior Economist Prasasti Piter Abdullah menilai kapasitas ekonomi Indonesia sebenarnya besar. Bahkan dengan berbagai persoalan yang belum tuntas, perekonomian tetap mampu bertahan di atas 5%. Menurut dia, akar masalahnya bukan pada fundamental ekonomi, melainkan pada kemampuan pemerintah mengoordinasikan seluruh potensi yang ada.
"Kita kurang orkestrasi atau tidak mempunyai sosok orkestrator dalam bidang perekonomian. Kalau orkestrasi berjalan baik dengan arah yang jelas, target 6% bukan sesuatu yang sulit," ujar Piter dalam diskusi Ngopi Bareng Prasasti yang digelar Prasasti Center for Policy Studies, dikutip Senin (9/11/2026).
Piter menyoroti konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh namun belum diikuti pemulihan daya beli secara merata. Kelompok berpendapatan menengah bawah masih menanggung tekanan, sehingga kenaikan aktivitas ekonomi belum tercermin pada perbaikan kualitas konsumsi dan kesejahteraan mereka.
Investasi Swasta dan Ekspor Perlu Jadi Motor Baru
Selama ini konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan. Tantangan ke depan adalah memperkuat sumber pertumbuhan lain, terutama investasi swasta dan ekspor, agar momentum bisa dijaga dalam jangka panjang.
Piter menegaskan Indonesia tidak bisa menutup pintu terhadap modal asing. Investasi asing di sektor riil dan berjangka panjang dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas.
"Kita tidak mungkin mengatakan go to hell with your capital, karena kita perlu modal dari luar. Dan modal dari luar membutuhkan regulasi yang konsisten serta kepastian hukum. Ini serasa narasi lama tapi harus terus menerus kita suarakan karena faktanya kita memang belum banyak berubah," katanya.
Kepastian kebijakan menjadi kunci. Investor tidak hanya menghitung besarnya pasar dan potensi keuntungan, tetapi juga kepastian hukum, konsistensi peraturan, serta jaminan keberlangsungan investasi. Pasar Indonesia dinilai masih sangat besar, dengan daya beli yang memiliki keunggulan dibanding sejumlah negara tetangga. Namun keunggulan itu tidak otomatis berubah menjadi investasi bila dunia usaha menghadapi ketidakpastian.
Vietnam Jadi Pembanding yang Mengganggu
Research Director Prasasti Adhi Nugroho menambahkan, ketidakpastian regulasi dan inkonsistensi kebijakan membuat investor swasta berpikir ulang menanamkan modal. Sebagian investasi berpotensi dialihkan ke negara lain yang menawarkan iklim usaha lebih kompetitif.
Menurut Adhi, geopolitik memang menjadi tantangan global. Namun Indonesia juga perlu berani mengevaluasi persoalan internal yang memperburuk iklim investasi. Dia mencontohkan Vietnam yang dinilai mampu memberikan kemudahan dan kepastian kepada investor.
"Vietnam menjadi contoh yang menarik. Pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan Indonesia, dan pemerintahnya relatif mampu memberikan kemudahan serta kepastian bagi investor. Indonesia perlu memastikan bahwa potensi pasar domestiknya yang besar juga didukung oleh iklim investasi yang kompetitif," ujarnya.
Vietnam memperkuat daya tariknya melalui kemudahan berusaha, konsistensi kebijakan, dan integrasi dengan rantai pasok global. Bagi pelaku pasar, sinyal yang perlu dicermati adalah arah kebijakan pemerintah dalam beberapa bulan ke depan. Tanpa perbaikan koordinasi dan kepastian regulasi, target pertumbuhan 6% akan tetap menjadi angka di atas kertas.