CAKAPBISNIS.COM — Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, meski bank pelat merah itu membukukan laba bersih Rp46,5 triliun hingga Oktober 2026. Organisasi itu menilai capaian finansial belum cukup tanpa tata kelola, pengawasan kredit, dan perlindungan nasabah yang memadai. Desakan muncul setelah sejumlah pengaduan nasabah dan dugaan penyimpangan kredit mencuat ke permukaan.

Jakarta — Kritik KAMAKSI disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP-nya, Joko Priyoski. Ia menegaskan besarnya aset dan aktivitas bisnis Bank Mandiri sebagai bank milik negara harus dibarengi tanggung jawab manajemen menjaga integritas, kehati-hatian, dan kepentingan masyarakat.

Menurut Joko, laba triliunan rupiah tak bisa jadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Kualitas tata kelola, perlindungan nasabah, transparansi, dan kepercayaan publik mesti jadi perhatian utama.

"Jangan hanya bangga dengan angka laba triliunan rupiah, sementara persoalan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas harus terus menjadi perhatian. Direktur Utama Riduan, Jajaran Direksi dan Komisaris Bank Mandiri harus membuktikan bahwa mereka mampu mengelola bank negara dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Jabatan bukan tempat berlindung dari evaluasi!" tegas Joko.

Kinerja Keuangan yang Jadi Latar Desakan

Desakan KAMAKSI muncul saat Bank Mandiri mencatat pertumbuhan bisnis hingga Oktober 2026. Berdasarkan publikasi resmi perusahaan pada 6 November 2026, laba bersih bank only mencapai Rp46,5 triliun atau tumbuh 19,6 persen secara tahunan.

Penyaluran kredit ikut naik 16,5 persen menjadi Rp1.635 triliun. Hingga akhir kuartal III 2026, total aset konsolidasi perseroan tercatat Rp2.404,1 triliun, dengan kredit bank only Rp1.605,8 triliun dan Dana Pihak Ketiga sekitar Rp1.750 triliun.

Rasio kredit bermasalah atau NPL gross bank only pada kuartal III berada di 0,98 persen. KAMAKSI mengakui pertumbuhan itu sebagai indikator kinerja bisnis. Namun organisasi tersebut menilai capaian finansial tak boleh membuat manajemen mengabaikan soal pengawasan dan pengelolaan risiko.

Pengaduan 147 Nasabah Mandiri Taspen

KAMAKSI menyoroti sejumlah persoalan di lingkungan usaha Bank Mandiri dan entitas terafiliasi. Salah satunya pengaduan nasabah Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 4 November 2026.

Para nasabah mempersoalkan dugaan penyimpangan penyaluran kredit yang diperkirakan berdampak terhadap 147 orang. Nilai kredit yang dipersoalkan disebut sekitar Rp29 miliar.

Perkara itu masih berupa laporan dan dugaan yang butuh pemeriksaan lanjut. Bank Mandiri Taspen merupakan entitas tersendiri, sehingga pengaduan tersebut tidak otomatis dianggap sebagai bukti keterlibatan Direksi Bank Mandiri sebagai perusahaan induk.

KAMAKSI juga menyinggung pemberitaan soal dugaan pembobolan kredit PT KS senilai sekitar Rp663,6 miliar serta persoalan sistem teknologi informasi. Joko meminta semua persoalan ditelusuri objektif, termasuk memastikan status hukum, hasil audit, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

"Persoalan kredit bermasalah, dugaan penyimpangan, maupun gangguan sistem yang berdampak kepada nasabah tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal, mekanisme persetujuan kredit, pengawasan berjenjang, dan tanggung jawab pengambil keputusan. Jangan sampai jika muncul persoalan, yang selalu dikorbankan hanya pegawai di tingkat bawah," tegasnya.

Enam Tuntutan KAMAKSI

Dari rangkaian persoalan itu, KAMAKSI merumuskan enam tuntutan kepada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri:

• Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Direktur Utama, seluruh jajaran Direksi, dan Dewan Komisaris.
• Penguatan pengawasan penyaluran kredit agar seluruh pembiayaan dijalankan sesuai prinsip kehati-hatian.
• Keterbukaan atas kebijakan strategis, pengelolaan risiko, dan sistem pengendalian internal perusahaan.
• Penindaklanjutan profesional setiap dugaan fraud dan penyimpangan, termasuk penyerahan ke aparat penegak hukum bila ditemukan indikasi pidana.
• Penguatan perlindungan nasabah dengan penyelesaian pengaduan yang adil dan transparan.
• Dorongan kepada pemegang saham dan regulator untuk mengevaluasi efektivitas kepemimpinan serta pengawasan perusahaan.

Joko menegaskan tanggung jawab manajemen bukan sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan perusahaan dikelola akuntabel. Direksi, katanya, harus bertanggung jawab atas kebijakan dan kinerja perusahaan.

Posisi Bank Mandiri sebagai salah satu bank dengan aset terbesar di Indonesia membuat sorotan terhadap tata kelolanya berbobot ganda. Di satu sisi, pertumbuhan laba dan kredit menunjukkan mesin bisnis yang masih bekerja. Di sisi lain, tekanan publik atas transparansi dan pengawasan kredit akan terus menguji seberapa kuat fondasi pengendalian internal perseroan.