CAKAPBISNIS.COM — Otoritas Jasa Keuangan meminta industri perbankan memperketat pengawasan transaksi pada jam-jam tidak wajar, terutama larut malam dan masa libur panjang. Pola penipuan rekening terbaru bergeser ke waktu sepi operasional, saat pemantauan transaksi biasanya lengang.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan peringatan itu dalam acara CNBC Indonesia Digital Bank Forum, Selasa (10/11/2026). Menurut Dian, perkembangan teknologi membuat layanan nasabah makin mudah, tetapi juga membuka celah bagi pelaku kejahatan siber untuk melancarkan aksi dengan modus yang kian canggih.
OJK mencatat pola fraud terkini terkonsentrasi pada jam yang sangat malam dan periode libur panjang. Dua waktu itu dipandang paling rawan karena aktivitas pemantauan transaksi umumnya menurun, sementara nasabah tidak sigap merespons notifikasi.
Enam Langkah Penguatan Manajemen Risiko yang Diminta OJK
Untuk mengantisipasi ancaman yang terus berevolusi, OJK mendorong bank memperkuat manajemen risiko lewat enam langkah strategis. Pertama, penyempurnaan fraud detection system (FDS) beserta parameter yang dipakai, agar sistem terus diperbarui mengikuti pola serangan terbaru.
Kedua, penguatan know your customer (KYC). Bank diminta tidak gagal mengenali profil nasabah dan memperbarui data secara berkala. Ketiga, analisis dan evaluasi berkala atas profil serta limit transaksi nasabah, termasuk menilai kewajaran transaksi pada hari libur atau akhir pekan.
Keempat, bank diminta memperketat manajemen risiko vendor atau pihak ketiga yang terhubung dengan sistem perbankan. Kelima, peningkatan kapabilitas penanganan insiden siber (cyber incident response). Keenam, pelatihan rutin untuk menumbuhkan kesadaran keamanan di internal bank.
"Kebanyakan fraud yang terjadi akhir-akhir ini dilakukan pada jam-jam yang aneh, yaitu jam yang sangat malam dan pada masa libur panjang. Ini yang kami minta perhatian khusus dari bank," ujar Dian.
Bank Diminta Hentikan Transaksi Anomali Sebelum Klarifikasi
Selain enam langkah tadi, OJK telah mengirimkan surat pembinaan mengenai penanganan transaksi anomali. Bank diminta menghentikan transaksi yang terindikasi menyimpang lebih dulu, lalu melakukan klarifikasi sebelum perintah transaksi dijalankan.
Dian menegaskan pemahaman terhadap nasabah menjadi kunci. Profil risiko setiap nasabah harus selalu diperbarui agar bank tidak salah membaca kewajaran transaksi.
"Masalah pemahaman terhadap nasabah, profiling nasabah itu menjadi penting untuk dilakukan oleh bank dan harus selalu ter-update. Jangan sampai kemudian bank gagal dalam memprofile risiko dari setiap nasabah," tegasnya.
Kerangka penghentian transaksi anomali itu bersandar pada dua aturan yang sudah terbit, yakni POJK Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum serta Surat Edaran OJK Nomor 29 Tahun 2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum.
Apa Artinya bagi Nasabah dan Pelaku Industri
Bagi nasabah, imbauan OJK ini berimplikasi langsung pada pengalaman bertransaksi. Transaksi bernilai besar yang dilakukan tengah malam atau saat libur panjang berpotensi tertahan lebih lama karena masuk antrean klarifikasi bank.
Bagi industri, pengetatan FDS, KYC, dan pengawasan vendor menambah beban investasi teknologi dan tata kelola. Namun beban itu sepadan dengan risiko reputasi dan kerugian finansial jika fraud lolos.
OJK belum memerinci besaran kerugian akibat fraud perbankan maupun jumlah kasus yang tercatat pada periode terbaru. Yang ditekankan regulator adalah pergeseran waktu aksi pelaku, dari jam operasional normal ke jam sepi dan masa libur panjang.
Perbankan kini menghadapi ujian ganda: menjaga kecepatan layanan digital yang dituntut nasabah, sekaligus memastikan sistem deteksi tidak tertidur saat pelaku justru paling aktif. Pengawasan pada jam-jam tidak wajar akan menjadi tolok ukur kepatuhan bank dalam periode mendatang.