CAKAPBISNIS.COM — Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi denda total Rp 2,475 miliar kepada tiga anggota Direksi PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) atas penyajian informasi tidak benar dalam laporan keuangan periode 2017 hingga 2020. Masing-masing direksi dikenai denda Rp 825 juta. Sanksi dijatuhkan karena pencatatan uang muka dinilai tidak mencerminkan penggunaan dana hasil IPO perseroan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada tiga anggota Direksi PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA). Total denda yang dikenakan mencapai Rp 2,475 miliar, terbagi rata Rp 825 juta untuk setiap direksi. Ketiganya adalah Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein.
Nama-nama tersebut tercatat sebagai pihak yang menandatangani laporan keuangan BOGA selama periode 2017 hingga 2020. OJK menilai laporan keuangan yang mereka tandatangani memuat penyajian informasi yang tidak benar dan menyesatkan.
Pencatatan Uang Muka Jadi Akar Masalah
Hasil pemeriksaan OJK menemukan masalah pada pencatatan uang muka dalam laporan keuangan BOGA tahun 2017 sampai 2020. Pencatatan itu dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO).
Dana IPO seharusnya memiliki jejak penggunaan yang jelas dan dapat diaudit. Ketika pos uang muka disajikan tanpa mencerminkan realisasi penggunaan dana, publik kehilangan gambaran utuh soal arah belanja perseroan pasca-IPO.
OJK menyimpulkan tindakan tersebut melanggar Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal itu telah diubah melalui Pasal 22 angka 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).
Tiga Direksi, Tiga Sanksi Setara
Besaran denda dibagi rata tanpa pembedaan porsi di antara ketiga direksi. Rinciannya:
- Arif Andi Wihatmanto: denda Rp 825 juta
- Yayan Heryanto: denda Rp 825 juta
- Hendricus A. Hormein: denda Rp 825 juta
Total akumulasi denda yang harus dibayarkan ketiganya mencapai Rp 2,475 miliar. Angka ini terbilang besar untuk ukuran sanksi administratif pasar modal, terutama karena dijatuhkan langsung ke level individu direksi, bukan hanya ke emiten.
Tanggung Jawab Direksi di Bawah Sorotan
OJK menegaskan direksi perusahaan terbuka memikul tanggung jawab memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keandalan informasi yang disampaikan kepada publik. Kewajiban itu mencakup laporan keuangan sebagai dokumen rujukan utama investor.
"Keterbukaan informasi yang akurat merupakan fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan investasi dan menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia," tulis OJK dalam keterangan resminya.
Pernyataan itu menempatkan kasus BOGA sebagai pengingat bahwa tanda tangan direksi di laporan keuangan bukan formalitas. Setiap nama yang tercantum melekat pada konsekuensi hukum bila dokumen tersebut terbukti menyesatkan.
Apa Artinya bagi Pemegang Saham BOGA
Sanksi ini menyasar individu, bukan emiten. Artinya, denda Rp 2,475 miliar tidak membebani kas perseroan dan tidak menggerus laba BOGA secara langsung. Beban tersebut menjadi tanggungan pribadi masing-masing direksi.
Meski demikian, investor perlu mencermati implikasi tata kelolanya. Temuan OJK atas laporan keuangan 2017-2020 menyiratkan adanya celah pengawasan internal yang berlangsung cukup lama, empat tahun buku berturut-turut.
Bagi pelaku pasar, kasus ini mempertegas bahwa risiko emiten tidak berhenti pada kinerja penjualan atau laba. Kualitas pengungkapan keuangan dan rekam jejak kepatuhan manajemen sama pentingnya dalam menilai kelayakan investasi, terutama pada saham dengan kapitalisasi kecil yang likuiditasnya terbatas.
OJK belum merinci apakah sanksi ini disertai kewajiban perbaikan laporan keuangan atau tindakan pengawasan lanjutan. Yang jelas, preseden denda terhadap tiga direksi sekaligus menandai sikap regulator yang semakin keras terhadap pelanggaran keterbukaan informasi di pasar modal Indonesia.
