CAKAPBISNIS.COM — Anggota DPRD Simalungun Joel Sinaga meminta pemerintah kabupaten mengejar kepastian regulasi pengalihan pembayaran gaji PPPK ke pemerintah pusat sebelum APBD 2027 ditetapkan. Kebijakan itu disebut sudah diputuskan dalam pembahasan Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan dan mulai berlaku awal 2027. Jika terealisasi, beban belanja pegawai daerah berkurang dan anggaran bisa dialihkan ke infrastruktur serta pertanian.
Joel, legislator Partai Perindo yang duduk di Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun, menilai pemerintah daerah tidak bisa menunggu aturan turun sendiri. Pemkab diminta lebih dulu menagih kepastian ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Tujuannya agar perubahan skema pembiayaan sudah bisa dihitung sebelum dokumen anggaran tahun depan dikunci. "Pemkab harus lebih proaktif mengejar regulasinya ke pusat," kata Joel, Kamis (12/11/2026).
Regulasi Belum Terbit, Kepala Daerah Diminta Bergerak Duluan
Informasi yang diterima Joel menyebut pengalihan gaji PPPK ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah dibahas dan diputuskan antara Badan Anggaran DPR RI dan Menteri Keuangan. Skema itu rencananya berlaku mulai awal 2027.
Masalahnya, aturan resmi sebagai landasan pelaksanaan belum terbit. Tanpa payung hukum itu, pemerintah kabupaten tetap harus mencadangkan belanja pegawai PPPK dalam APBD, sehingga ruang fiskal daerah tidak berubah.
Ketidakpastian ini yang dinilai Joel berisiko. Penyusunan anggaran tahun depan berjalan sementara pemerintah daerah belum tahu apakah beban gaji PPPK tetap di APBD atau pindah ke APBN.
Dampak ke Infrastruktur dan Pertanian Simalungun
Jika pengalihan benar berlaku, pos belanja pegawai di APBD Simalungun menyusut. Joel ingin selisihnya diarahkan ke pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian, dua kebutuhan yang selama ini bersaing ketat dengan belanja aparatur.
Bagi warga Simalungun, kepastian ini menentukan kualitas jalan, saluran irigasi, dan dukungan sarana produksi petani. Selama gaji PPPK masih membebani APBD, program pembangunan cenderung menunggu sisa anggaran.
Pemerintah kabupaten sendiri belum memberi keterangan resmi soal langkah mengejar regulasi tersebut. Joel mendorong komunikasi intensif dengan dua kementerian agar daerah tidak ketinggalan saat aturan teknis diterbitkan.
Yang Perlu Dipastikan Sebelum APBD 2027
Ada sejumlah hal yang menurut Joel harus jelas lebih dulu: dasar hukum pengalihan, mekanisme pembayaran gaji PPPK setelah pindah ke APBN, serta perlakuan bagi tenaga yang kontraknya dikelola daerah. Tanpa kejelasan itu, pemerintah kabupaten berisiko salah menghitung belanja pegawai.
Waktu penyusunan anggaran menjadi kunci. Semakin cepat regulasi terbit, semakin leluasa Pemkab Simalungun menyusun postur APBD 2027 dan menetapkan prioritas pembangunan.
Dorongan Joel mencerminkan persoalan yang dihadapi banyak daerah: belanja pegawai menyedot porsi besar anggaran, sementara kebutuhan infrastruktur dan pertanian menuntut dana tidak kecil. Kepastian pengalihan gaji PPPK ke pusat akan menentukan seberapa besar ruang fiskal yang bisa dipakai membiayai pembangunan di Simalungun.
