CAKAPBISNIS.COM — Pemerintah membentuk sejumlah holding BUMN pertambangan, perkebunan, hingga ultra mikro dalam beberapa tahun terakhir. Langkah konsolidasi itu menekan duplikasi dan memperbesar skala usaha, tetapi sejumlah pengamat menilai penggabungan perusahaan belum menjawab pertanyaan yang lebih mendasar soal arah pengelolaan kekayaan negara.
Pemerintah menggabungkan perusahaan-perusahaan negara di sektor pertambangan, perkebunan, ultra mikro, infrastruktur, dan energi ke dalam sejumlah holding. Tujuannya mengurangi tumpang tindih fungsi, memperbaiki efisiensi, dan memperkuat daya saing. Namun muncul pertanyaan lanjutan: apakah penggabungan BUMN otomatis membuat negara lebih efektif mengelola kekayaannya?
Pertanyaan itu muncul karena konsolidasi dan arsitektur BUMN sesungguhnya dua hal berbeda. Konsolidasi adalah instrumen korporasi. Arsitektur BUMN adalah strategi negara.
Ketika Fokus Berhenti di Konsolidasi
Konsolidasi pada dasarnya proses bisnis. Perusahaan di sektor yang sama digabung atau ditempatkan dalam satu holding agar skalanya lebih besar dan biayanya lebih efisien. Daripada punya banyak perusahaan berfungsi serupa, lebih baik dibentuk satu kelompok usaha terintegrasi.
Di tingkat perusahaan, logika itu masuk akal. Direksi berbicara soal efisiensi operasional, laba, pengembalian modal, dan daya saing. Masalahnya, negara tidak hanya memiliki perusahaan untuk mencari untung.
BUMN kerap diberi tugas yang tidak selalu menghasilkan laba. Menjaga ketahanan energi, menyalurkan pembiayaan bagi usaha mikro, membangun infrastruktur di daerah terpencil, sampai menjaga stabilitas pangan nasional. Karena itu, pertanyaan negara tidak berhenti pada bagaimana perusahaan diorganisasikan.
Yang lebih penting: mengapa perusahaan tersebut dimiliki negara sejak awal.
Apa yang Dimaksud Arsitektur BUMN
Arsitektur BUMN adalah cetak biru bagaimana negara mengelola seluruh aset dan perusahaan yang dimilikinya. Di dalamnya ada pertanyaan strategis: sektor apa yang harus dikuasai negara, sektor apa yang bisa diserahkan ke mekanisme pasar, siapa yang mengawasi perusahaan negara, bagaimana modal negara dialokasikan antar sektor, dan bagaimana tujuan pembangunan diselaraskan dengan tujuan komersial.
Jika konsolidasi berfokus pada perusahaan, arsitektur berfokus pada negara sebagai pemilik modal. Negara memiliki aset bernilai ribuan triliun rupiah. Konsolidasi bertanya apakah beberapa perusahaan tambang perlu digabung jadi satu holding.
Arsitektur bertanya mengapa negara menempatkan porsi besar investasinya di sektor tambang, bukan di teknologi, pendidikan, atau manufaktur berteknologi tinggi. Perbedaan itu sangat mendasar.
Pelajaran dari Singapura dan Malaysia
Banyak negara yang berhasil mengelola perusahaan negaranya justru memulai reformasi dari sisi arsitektur. Singapura lebih dulu memperjelas peran negara sebagai pemilik modal melalui Temasek sebelum merestrukturisasi perusahaan. Malaysia menempuh jalur serupa lewat Khazanah Nasional.
Pelajaran yang bisa diambil bukan bahwa Indonesia harus meniru persis. Melainkan bahwa reformasi korporasi biasanya lebih berhasil ketika berdiri di atas kerangka strategis yang jelas. Sebuah holding besar tanpa visi pembangunan nasional hanya akan menjadi konglomerasi negara. Sebaliknya, arsitektur yang jelas bisa mengarahkan BUMN menjadi instrumen transformasi ekonomi.
Empat Risiko yang Mengintai
Menganggap arsitektur sebagai solusi utama juga tidak bebas kritik. Ada empat risiko yang perlu diwaspadai.
- Sentralisasi berlebihan. Semakin banyak aset dikelola dari satu pusat keputusan, semakin besar dampak bila terjadi kesalahan investasi. Kegagalan tidak lagi bersifat sektoral, tetapi bisa memengaruhi seluruh portofolio negara.
- Menjauh dari kepentingan publik. Ketika pengelolaan aset negara terlalu berorientasi pada logika investasi dan pengembalian modal, proyek yang penting secara sosial tetapi kurang menguntungkan bisa tersingkir.
- Akuntabilitas kabur. Dalam struktur yang kompleks, rantai pengambilan keputusan jadi panjang. Publik sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika proyek gagal atau terjadi kerugian besar.
- Political capture. Semakin besar dana dan aset terkonsentrasi di satu institusi, semakin besar insentif kelompok politik untuk memengaruhi keputusan investasi.
Karena itu, arsitektur yang kuat tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang baik.
Tantangan Khas Indonesia
Indonesia menghadapi tantangan berbeda dibanding negara yang sering dijadikan contoh. Ukuran ekonominya lebih besar, jumlah BUMN lebih banyak, dan wilayahnya tersebar. Kompleksitas itu membuat desain arsitektur tidak bisa disalin mentah-mentah dari pengalaman Singapura atau Malaysia.
Reformasi BUMN lewat konsolidasi memang sudah berjalan. Namun tanpa kerangka strategis yang jelas soal sektor mana yang harus dikuasai negara dan bagaimana modal negara dialokasikan, holding-hosting yang dibentuk berisiko hanya memperbesar skala tanpa mengubah arah. Di titik itulah arsitektur BUMN menjadi pekerjaan yang belum selesai.